Satarudin Dukung Bimtek Life Skill dan Mitigasi Risiko Hukum Pengadaan Barang/Jasa di Pontianak

PONTIANAK – Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, memberikan perhatian terhadap pelaksanaan sejumlah kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Kota Pontianak pada Oktober 2026. Dua di antaranya berfokus pada penguatan keterampilan masyarakat di kawasan rawan narkoba serta mitigasi risiko hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam kegiatan Bimtek keterampilan hidup atau life skill di kawasan rawan narkoba, Satarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya melalui media sosial Facebook. Menurutnya, penguatan keterampilan dan kemampuan ekonomi masyarakat merupakan bagian penting dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Program tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan produktif, meningkatkan kemandirian ekonomi, serta membangun lingkungan yang lebih positif. Pendekatan preventif melalui pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menghadapi persoalan narkoba.

Selain itu, Satarudin juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan Bimtek Mitigasi Risiko Hukum Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Kegiatan ini berkaitan dengan upaya meningkatkan pemahaman terhadap aturan pengadaan barang dan jasa, mengidentifikasi potensi risiko hukum, serta memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan pemerintah.

Melalui penguatan pemahaman tersebut, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Perhatian terhadap kedua kegiatan Bimtek tersebut mencerminkan pentingnya peningkatan kapasitas, baik bagi masyarakat maupun aparatur pemerintah. Di satu sisi, keterampilan hidup diharapkan mendukung pemberdayaan ekonomi dan pencegahan narkoba. Di sisi lain, pemahaman mitigasi risiko hukum diperlukan untuk mendukung tata kelola pengadaan pemerintah yang tertib dan bertanggung jawab.

Ke depan, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat agar berbagai program peningkatan kapasitas tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pontianak.